Cara mewujudkan Good Governance

Good Government Governance (GGG) sampai detik ini masih belum memperlihatkan tanda-tanda akan terwujud sampai dengan lima-enam tahun mendatang. Hal ini ditengarai dengan tidak adanya ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum yang secara nyata telah diputarbalikkan dengan mudah. Hanya saja untuk saat ini, upaya perwujudannya didukung oleh political will dari pemerintah itu sendiri. Dalam hal ini adanya perwujudan good local governance misalnya.

Perwujudan good local governance di negara kita telah didukung oleh political will dari pemerintah melalui implemetasi kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah telah  memberi peluang kepada pemerintah  daerah, swasta dan masyarakat menjadi  lebih berdaya. Pada gilirannya nanti, keberdayaan ini akan menjadi fondasi yang kokoh bagi perwujudan good local governance di Indonesia. Untuk itu, perlu diciptakan kondisi kompetitif di antara lembaga pemerintah dan swasta, antara swasta dengan swasta atau antara lembaga pemerintah baik yang  menyangkut kualitas pelayanan maupun mutu hasil kerja.

Hanya saja, birokrasi saat ini masih berjalan kurang baik dan memiliki kesan negatif karena birokrasi dinilai belum bisa merespon keinginan masyarakat dengan baik. Sehingga pelayanan yang diterima masyarakat pun tidak dapat berjalan secara efektif, efisien, sepat, dan sederhana. Untuk meningkatkan daya saing yang kian kompetitif diperlukan reformasi birokrasi yang dapat  menghasilkan birokrasi profesional dan ramping yang bebas hambatan. Hal inilah yang menjadi  prasyarat penyelenggaraan good local governance, dengan menerapkan prinsip akuntabalitas,  transparansi dan keterbukaan, efisiensi dan efektifitas, serta partisipasi, yang dilakukan secara demokratis sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa, cara untuk mewujudkan good governance adalah diperlukan adanya reformasi birokrasi yang dapat menghasilkan birokrasi yang profesional dan ramping, sehingga proses pelayanan akan lebih sederhana dan bebas hambatan. Selain itu, reformasi birokrasi juga akan menghasilkan pelayanan yang bersifat kompetitif untuk mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga nantinya para lembaga-lembaga yang bersifat pelayanan akan senantiasa berlomba-lomba dan berkompetisi untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat.